Deforestasi dan Degradasi Lingkungan

Deforestasi dan Degradasi Lingkungan

(Analisa Kasus Alih Fungsi Hutan Mangrove di Jakarta Utara)

Oleh: Arsiya Isrina Wenty Octisdah 0906524040

Abstract

 

Jakarta as the capital city of Indonesia has growing significantly from metropolitan to megapolitan city. This growth also followed by environment degradation, which caused by value conflict between environmentalist and developer, and miss coordination between rules and the implementation which known as social disorganization. Now Jakarta should be able to deal not only with social problem, but also with environmental problem as a result of deforestation and environmental degradation. Mangrove forests along the northern coast Jakarta, which is full of diversity of flora and fauna, are destroyed by the construction of an elite residential area. As the consequences’ flooding has become a ‘friend’ of Jakarta, only about 15% -20% of 65.000 hectare are flood free areas.

Keywords: Social Problem, Environmental Problem, Value Conflict, Social Disorganization

 

Latar Belakang

Dalam kehidupannya manusia dihadapkan pada kondisi kesenjangan antara harapan dan kenyataan dikenal dengan masalah, yang akan terus ada selama manusia hidup. Kemudian yang membedakan adalah sikap atau respon ketika mengahdapi masalah, keberhasilan manusia dalam hidup secara sederhana dimaknai dengan kemampuannya mengahdapi dan memecahkan masalah. Semakin bertambah usia, semakin banyak pula kebutuhannya, dan seiring dengan hal tersebut bertambah pula hambatan yang dirasakan. Masalah juga diklasifikasikan dalam beberapa kategori; masalah personal, keresahan umum, dan masalah sosial.

Dalam konteks wilayah, masalah sosial lebih variatif terjadi di daerah perkotaan. Mulai dari masalah klasik seperti kemiskinan dan kelaparan, sampai masalah sosial yang paling kontemporer yaitu masalah lingkungan. Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh J.Polen (Paulus Tangdilintin dkk, hal: 1.26) ada 3 kelompok besar masalah sosial yang salah satunya adalah masalah kondisi sosial dan kebijakan sosial berupa kerusakan lingkungan dan krisis energi, kependudukan dan pangan, kesenjangan, ras dan gender, serta urbanisasi.

Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah ibu kota dibangun tidak sesuai dengan tata ruang, terkesan dibangun asal-asalan, hal ini terlihat jelas ketika Jakarta tidak pernah luput dari banjir setiap tahunnya. Secara alami kipas aluvial Jakarta berupa dataran rendah 0,5 m – 25 m dpl, yang memiliki wilayah endapan dengan morfologi dataran banjirnya kurang lebih 40 persennya atau 24.000 Ha, dataran rendah yang tingginya 1 hingga 1,5 meter di bawah muka laut pasang yang merupakan daerah sasaran banjir, selain itu daerah bebas banjir yang ada di Jakarta hanya 15% – 20% dari luas 65.000 Ha.1

Eksploitasi yang kontradiktif terhadap alam yang terjadi di Jakarta Utara, tepatnya di Pantai Indah Kapuk merupakan bentuk deforestasi yang menimbulkan degradasi lingkungan. Disatu sisi pemerintah dengan program reboisasinya juga memberikan izin mendirikan bangunan (IMB). Kasus pengalifungsian wilayah konservasi hutan mangrove, menjadi kawasan pemukiman mewah ini merupakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, akibatnya adalah banjir yang terjadi di sekitar kawasan tersebut. Masalah lingkungan semacam ini banyak terjadi, dampak yang ditimbulkan membutuhkan penanganan yang serius dari semua stakeholder terkait.

Rumusan Permasalahan

Degradasi lingkungan yang sekarang marak terjadi merupakan bentuk kesalahan dari berbagai elemen, tidak sekedar pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, namun terkait pola prilaku manusia yang semakin tidak manusiawi terhadap pemanfaatan alam. Masalah ini kemudian menimbulkan dampak lanjutan yang signifikan untuk mengganggu kehidupan, seperti bencana banjir yang menyebabkan kerugian materi dan non-materi. Berdasarkan hal tersebut rumusan permasalahan dari makalah ini adalah:

  1. Apakah degradasi lingkungan merupakan bentuk dari masalah sosial?
  2. Apakah pengalihfusingaan lahan hutan mangrove di Jakarta Utara merupakan penyebab banjir di kawasan tersebut?

Tujuan Penulisan

Berasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

  1. Memaparkan dan menjelaskan bahwa degradasi lingkungan merupakan salah satu bentuk masalah sosial.
  2. Memaparkan dan menjelaskan melalui analisa kasus pengalihfungsian hutan mangrove yang menyebabkan banjir di Jakarta Utara.

Kerangka Teori

  1. A.    Masalah Lingkungan

Masalah lingkungan dapat terjadi salah satunya karena prilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan yang eksploitatif tanpa memperhatikan keberlangsungan dari lingkungan tersebut. ada 2 konsep yang berhubungan dengan masalah lingkungan, deforestasi dan degradasi. Deforestasi merupakan aktivitas konversi hutan untuk penggunana lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, dan prasarana wilayah, sedangkan degradasi merupakan penurunan kualitaas hutan akibat illegal logging, kebakaran, over cutting, dan perladangan.

Dimensi lingkungan dapat dipahami dalam 2 konteks yang berbeda (Jewson & Mac Gregor, dalam Lubis, 2006), yakni: konteks lingkungan sebagai ruang fisik tempat interaksi berbagai makhluk yang ada dimuka bumi (physical spatial context). Dan konteks lingkungan sebagai wujud dari interaksi antar manusia (social context). Jumlah manusai yang semakin padat menyebabkan kebutuhan akan modifikasi lingkungan yang juga semakin besar, tidak dapat dihindari adalah akibat dari aktivitas manusia bagi degradasi lingkungan. Kovacic (Rahmi, 2010: 3) mengatakan bahwa aktivitas manusia mengakibatkan tekanan pada lingkungan dan mengubah bentuk dan jumlah dari sumber daya alam. Sehingga lebih lanjut sistem sosial harus mampu merespon perubahan sosial yang ditimbulkan akibar degradasi lingkungan.

Pembangunan dan degradasi lingkungan sering berjalan bersamaan, paradigma environmentalist dan developmentalist  harus dijembatani dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang dikenal dengan pemabangunan berkelanjutan. Kenyataannya kegiatan manusia lebih banyak menyebabkan kerusakan lingkungan. Analisis yang kemudian berkembang adalah, bahwa masalah lingkungan merupakan akibat dari tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, masalah lingkungan merupakan persoalan untuk seluruh masyarakat (Ife, 2008: 472-473).

  1. B.     Masalah Sosial

Masalah sosial yang dirumuskan oleh Rubington dan Weinsberg (1979) manyatakan bahwa masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga, yang sepakat bahwa suatu kegiatan bersama diperlukan untuk mengubah kondisi itu. Kemudian lebih mendalamnya masalah sosial memiliki beragam karakteristik dengan berbagai klasifikasi yang diberikan. Penyebab dari masalah sosial merupakan kompleksitas antara berbagai faktor yang saling berkaitan baik dalam faktor ekonomi, sosial, politik, maupun prilaku dan kepribadian.

Beberapa ahli mencoba untuk mengelompokkan masalah sosial, salah satunya yang dilakukan oleh J.Polen (1979) dengan mengelompokkannya menjadi 3 kelompok besar:

  1. Masalah kondisi sosial dan kebijakan sosial (kerusakan lingkungan dan krisis energi, kependudukan dan pangan, kesenjangan, ras dan gender, serta urbanisasi).
  2. Lingkaran kehidupan: perubahan dan masalah-masalahnya (perubahan keluarga, pendidikan dan jompo)
  3. Pelanggaran atas norma-norma sosial (kejahatan dan kenakalan, kecanduan alkohol dan obat, gangguan mental, serta penyimpangan seksual.

Menurut Rubington dan Weinberg (1889) ada hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam memandang masalah sosial: suatu kondisi yang dinyatakan baik dari pembicaraan umum ataupun dari media massa, kemudian sesuatu tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh sekelompok masyarakat yang berpengaruh, dan dibutuhkan kegiatan bersama untuk mengubah situasi yang ada.

Sifat-sifat masalah sosial menunjukkan bahwa: masalah sosial itu bersifat relatif, masalah sosial berhubungan satu sama lain, sifat dari masalah sosial itu kompleks, masalah sosial selalu berbeda sepanjang rentang kehidupan, masalah sosial dapat dikelompokkan, dan masalah sosial dapat berdampak normal dalam pelaksanaan nilai-nilai sosial. Dari keseluruhan ciri-ciri tersebut dibutuhkan tindakan bersama yang konstruktif untuk memecahkan masalah sosial, yang secara konsep dikenal dengan rekayasa sosial.

Masalah sosial sering kali disebabkan tidak hanya dari sebuah proses yang abnormal, karena ada beberapa permasalah yang ditimbulkan bukan karena kegagalan, namun keberhasilan mencapai sesuatu. Pembangunan secara fisik yang ada di Indonesia, disatu sisi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, namun disisi lain menimbulkan permasalah sosial. Paradoksial seperti ini yang menyebabkan masalah sosial menjadi sulit untuk diselesaikan, karena masalah sosial merupakan produk perubahan sosial yang dibutuhkan penyelesaian secara kholistik dari setiap faktor yang ada.

  1. C.    Konflik Nilai

Fuller dan Myers mengembangkan mempopulerkan teori yang menyatakan bahwa akar dari masalah sosial dalam 3 fase yaitu kesadaran, penentuan kebijaksanaan, dan perubahan, keseluruhan dari tiap fase terdapat interest atau kepentingan dari berbagai kelompok yang terlibat dan saling berbenturan. Perspektif konflik nilai unsur terpentingnya adalah perbendaan kepentingan yang menonjol, dan ada usaha untuk saling mempertahankan kepentingan masing-masing, dan saling menentang satu sama lain.

Menurut perspektif ini masalah sosial didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tidak cocok dengan nilai-nilai dari beberapa kelompok sehingga anggota-anggota kelompok itu berupaya melakukan suatu aksi. Perbedaan kepentingan ini yang lebih lanjut dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat, yang juga menimbulkan dampak lain yang sama merugikannya. Ada 3 sara untuk menyelesaikan konflik nilai: Konsensus, yaitu pihak yang bertikai memilih nilai yang tertinggi. Trade, penyelesaiannya melalui negosiasi. Naked Power, pihak yang menang dimenangkan dan pihak yang kalah dikalahkan.

  1. D.    Disorganisasi Sosial

Perspektif ini memahami masalah sosial dengan menguji perturan sosial, dan konsep dasarnya adalah organisasi sosial yang mengadung pengertian bahwa suatu kesatuan selalu terdiri dari bagian-bagian yang tersusun dalam sistem yang saling terkait dan terorganisasi, tetapi dilain hal dapat juga lepas satu dengan yang lain (disorganisasi). Sehigga konsep ini sangat menekankan pada aturan sosial. Thomas dan Zananiecki (dalam Thangdilintin dkk, 2007) nmenemukan bahwa disorganisasi sosial dapat terjadi karena tidak adanya aturan dan kebanyakan aturan yang kemudian menimbulkan ketidakjelasan aturan dan kesulitan menentukan sikap dalam mengorganisasikan kehidupan.

Disorganisasi sosial memberikan fokus penelitian pada peranan aturan sosial dalam masyarakat, atau kebiasaan berprilaku yang merupakan tatanan baku dalam kelompok kehidupan. Secara teoritis ada 3 tipe disorganisasi sosial, yaitu (1) ketiadaan norma yang artinya tidak adanya norma yang mengatur cara seseorang atau sekelompok orang dalam bertindak. (2) Konflik nilai, yaitu terdapatnya nilai-nilai yang bertentangan dalam melakukan tindakan. (3) Kemacetan, yang berarti bahwa aturan yang ada tidak dapat berperan dengan baik atau tidak berfungsi. Sehingga akar dari perspektif ini juga adalah perubahan sosial, karena dalam setiap perubahan membutuhkan penyesuaian atas terganggunya keselaran yang telah ada sebelumnya.

Analisa Kasus

Pemikiran yang keliru terkait pemahaman masalah sosial sering terjadi dalam masyarakat, masalah sosial terjadi secara alamiah dan tidak dapat dihindari adalah salah satunya. Ketika banjir dianggap sebagai masalah alamiah dianggap tidak termasuk masalah sosial, itu tidak salah, namun pada kenyataannya yang terjadi di Jakarta, banjir tidak hanya disebabkan murni karena kondisi Jakarta yang berada di permukaan air laut atau karena curah hujan yang tinggi, disisi lain kebiasaan dan prilaku manusia juga turut andil menyebabkan banjir. Masalah sosial yang erat kaitannya dengan interaksi antara manusia, dalam makalah ini mencoba untuk mengkaitkan interaksi eksploitatif manusia terhadap alam yang kemudian menimbulkan degradasi lingkungan yang merugikan.

Masalah lingkungan yang dihadapi manusia adalah ketika aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga keberlangsungan hidup lebih banyak menimbulkan kerusakan lingkungan,  dibandingkan upaya untuk menjaga dan melestarikannya. Hal in yang terjadi di pesisir pantai Jakarta Utara, hutan mangrove mengalami kerusakan yang semakin parah beberapa tahun belakangan ini. Deforestasi yang merupakan konversi hutan menjadi wilayah pemukiman elit menyebabkan degradasi lingkungan yang sangat signifikan, salah satunya adalah banjir, yang tiap tahun dialami di wilayah tersebut. Kini ekspansi lahan pembangunan juga menyebabkan perluasan area banjir, daerah yang sebelumnya tidak mengalami banjir juga tak luput dari bencana ini.

Banjir yang sering melanda kawasan tol Bandara Soekarno Hatta, sudah diprediksi sejak 1984 lalu, saat pemerintah DKI mengizinkan lahan bakau di kawasan utara dibangun perumahan mewah Pantai Indah Kapuk.2 Konversi hutan bakau seluas 831 ha menjadi hunian ini menyebabkan 6.6 juta meter kubik air kehilangan daerah resapan, sehingga sudah dapat dipastikan Jakarta Utara akan selalu mengalami banjir, terlebih drainase daerah tersebut yang buruk. Manfaat hutan mangrove yang dalam konteks lingkungan sebagai ruang fisik tempat interakasi berbagai makhluk yang ada dimuka bumi (physical spatial context) menjadi terganggu akibat adanya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.

Masalah ini tidak dapat dikatakan sebagai masalah alamiah semata, karena didalam proses kerusakan lebih banyak disebabkan faktor aktivitas manusia yang tidak manusiawi dalam pemanfaan alam. Keberadaan interaksi sosial didalamnya menyebabkan masalah ini masuk dalam kategori masalah sosial. Keberadaan kawasan pemukiman mewah ini menjadi penyebab banjir di kawasan sekitarnya, jalan Sedyatmo, dan tol Bandara Soekarno-Hatta.


Pembangunan kawasan pemukiman Pantai Indah Kapik (PIK) dari awal proyek sudah mengalami banyak pro dan kontra. Semula kawasan ni merupakan hutan bakau tempat dimana flora dan fauna berkembang, seperti monyet ancol, ular, buaya, dan rawa pantai sebagai tempat ‘parkir’ bagi jutaan meter kubik air payau. Area genangan air tersebut kemudian dikeringkan dan dijadikan pemukiman mewah dengan pompa air untuk drainase sendiri, sehigga wilyah elit ini tidak akan terendam air banjir, namun sebagai gantinya adalah genangan air di sekitar wilayah tersebut. Perkembangan dan pembangunan yang tidak terkendali ini menimbulkan masalah sosial yang serius, banjir yang ditimbulkan karena aktivitas manusia ini seperti ‘senjata makan tuan’, pembangunan fisik dibayar dengan kerusakan lingkungan dan kerugian fisik juga. Kerugian yang dirimbulkan secara materi menjadi rentan ketika menimpa orang-orang yang tidak siap secara kondisi sosial dan ekonomi, hal ini yang menyebabkan masalah lingkungan ini sebagai masalah sosial.

Secara historis media massa telah merekam alur kisah dari konversi hutan bakau di Jakarta Utara, ketika Izin Menteri Kehutanan tahun 1984 dikeluarkan, yang intinya adalah menyetujui proses ruilslag (tukar guling), areal hutan konsevasi di kawasan kapuk dengan lahan hutan di wilayah Sukabumi dan Cianjur.3 Hal ini sangat tidak masuk akal karena wilayah PIK tidak satu daerah catchment yang sama dengan wilayah Sukabumi ataupun Cianjur. Permasalahan ini semakin kompleks ketika pertentangan yang diajukan baik secara teoritis maupun praktis oleh banyak ahli tidak didengarkan oleh pemerintah. Meski tanpa disertai Analisa Dampak Lingkungan Pemda DKI Jakarta serta merta menertbitkan SIPPT (Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah) yang kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Dan anehnya areal yang berdiri sudah lama itu baru memiliki Amdal pada tahun 1995. Konsekuensinya adalah kerugian-kerugian yang kini harus ditanggung oleh masyarakat akibat banjir.

Konflik nilai yang timbul adalah ketika awal pembangunan datang dari Walhi, yang kemudian berlanjut dengan adanya penolakkan keras dari komisi A dan Komisi D DPRD DKI Jakarta. Pertentangan antara mereka yang berwawasan lingkungan berhadapan dengan para developer dan pengusaha-pengusaha lainnya direspon pemerintah yang dengan sangat ‘ajaib’ mengeluarkan Amdal tersebut. Konsensus yang disepakati hingga kini tidak memiliki kejelasan, konspirasi yang sistemik dalam mengeksploitasi areal hutan ini membutuhkan perubahan sosial yang komrehensif. Pertentangan kepentingan antar kelompok ini selalu dimenangkan oleh mereka yang memiliki power dan capital, negosiasi semakin tidak objektif dengan adanya peranan ‘nakal’ pemerintah.

Pengalihfusngsian lahan hutan mangrove ini tidak akan berjalan selancar sekarang jika tidak ada permainan didalamnya, perubahan-perubahan yang menggangu ketentraman dan keberlangsungan hidup disesuaikan dengan selera dan kebutuhan para developer yang kemudian disetujui oleh penguasa. Konflik nilai antara kelompok pecinta lingkungan dengan ‘pecinta bangunan’ ini tidak diberikan perhatian berarti oleh pemerintah, bencana banjir yang terjadi diisukan bukan disebabkan oleh pembangunan perumahan elit di PIK, namun sebagai masalah alamiah yang sudah seharusnya dirasakan masyarakat di Jakarta Utara. Implikasinya adalah terkait anggaran ganti rugi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, jika ditetapkan sebagai masalah sosial maka secara murni kerugian akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Hak ini yang dihindari sehingga dengan sangat sengaja masyarakat di leading untuk menjadikan masalah ini sebagai masalah alamiah bukan masalah sosial.

Adanya reklamasi Pantai Jakarta untuk membangun perumahan mewah Pantai Indah Kapuk (PIK) selain menimbulkan dampak ekologis juga memunculkan masalah baru, yakni keresahan dan kerusuhan sosial akibat adanya kesenjangan sosial antara kelompok kaya (warga PIK) dan kelompok miskin (masyarakat di sekitar perumahan PIK). Perbedaan mencolok antara pemukiman mewah dan pemukiman kumuh di Jakarta Utara ini juga sangat kontras memperlihatkan perbedaan status sosial dan ekonomi masing-masing kelompok. Alhasil, sejumlah perumahan elit di Jakarta Utara termasuk PIK menjadi salah satu ajang kemarahan massa pada peristiwa kerusuhan 13-14 Mei 1998 (Baiquni,2002:90)4. Permasalah lingkungan ini yang kemudian menimbulkan konflik nilai dan konflik sosial patut menjadi alasan fundamental untuk menetapkannya sebagai masalah sosial.

Fenomena lainnya adalah diterbitkan Keppres No 52 tahun 1995 yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menyelenggarakan reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta, manjadi indikasi perluasan yang akumulatif saat ini. Pengusaha maupun pemerintah menganggap hal ini sebagai ‘keran’ baru untuk mendapatkan bocoran keuangan dari setiap proyek yang dikerjakan. Beragam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait aturan pembanguna berwawasan lingkungan hanya menjadi wacana semata. Disorganisasi sosial yang dapat dilihat dalam kasus ini adalah “kemacetan” atas peraturan yang tidak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Manusia sering mengabaikan lingkungan untuk kepentingan ekonomi, adanya inkonssistensi aturan menyebabkan banyak perubahan-perubahan dan tumpang tindih aturan ini yang menimbulkan kerugian.

Perda DKI Jakarta No 8 tahun tahun 1995 yang sesuai dengan Keppres No 17 tahun 1994 menyebutkan bahwa kawasan pantai utara termasuk kategori kawasan andalan, yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis dipandang dari sudut ekonomin dan perkembangan kota. Sedangkan pada pasal 1 butir 12 Keppres No 32 tahun 1990 menyatakan bahwa kawasan kapuk merupakan kawasan pantai berhutan bakau yang merupakan habitat alami dan berfungsi memberikan perlindungan untuk kehidupan pantai dan lautan, yang secara implisit melarang adanya reklamasi pantai, apalagi untuk pembangunan pemukiman. Inkonsistensi aturan ini merupakan satu dari banyaknya ketidakjelasan aturan yang ada, hal ini berdampak pada sulitnya menentukan sikap terhadap apa yang dilakukan pemerintah dan pengusaha, karena terbentur aturan yang saling bersebrangan.

Kondisi paling parah terjadi ketika Jakarta dilanda banjir pada tahun 2002, Amdal dan studi kelayakan yang disampaikan pengusaha artinya tidak valid, dan menunjukkan secara gamblang bahwa proses ini diwarnai pelanggaran terselubung untuk melancarkan kepentingan beberapa kelompok. Berdasarkan peraturan menteri negara lingkungan hidup No tahun 2010 menyatakan bahwa:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”5

Berdasarkan apa yang disebutkan dalam peraturan diatas seharusnya Amdal yang ada dalam pembangunan kawasan hunian Pantai Indah Kapuk sudah sesuai dengan lingkungan hidup, karena mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Yang kenyataannya adalah kerusakan lingkungan dan perluasan wilayah banjir di Jakarta Utara. Selain itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, masalah ini juga menimbulkan kesenjangan sosial dan konflik akibat adanya nilai-nilai yang bertentangan satu dengan yang lainnya, juga konflik antar manusia.

Berdasarkan teori sumbangan Cooley dengan konsepnya mengenai perbedaan antara kelompok primer dan kelompok sekunder, dimana kelompok primer merupakan hubungan yang bersifat personal dan langsung, sedangkan kelompok sekunder adalah impersonal dan tidak sering. Konsep ini relevansinya terhadap kasus di PIK dapat membantu disorganisasi sosial yang terjadi. Masalah yang berawal dari isu lingkungan ini begitu sistemik dan kompleks maka penyelesaiannya juga membutuhkan kerja sama setiap stakeholder terkait.

Permasalahan PIK ini tidak dapat dipisahkan dengan adanya arus urbanisasi ke kota yang semakin meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan arus urbanisasi yang cukup besar di Jakarta, diperlukan juga tempat permukiman. Hal ini dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mengembangkan kawasan permukiman. Tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai kawasan bisnis yang strategis dengan memanfaatkan kawasan peresapan air di utara Jakarta yang sekarang menjadi Pondok Indah Kapuk.  Pemerintah merasa tidak melanggar RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dan RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota). Padahal, dalam master plan itu, jelas disebutkan kawasan itu hanyalah untuk hutan lindung dan hutan wisata, sekaligus mencegah banjir di bandara Soekarno-Hatta. Sehingga pembangunan ini jelasa mengabaikan aspek sosial dan aspek lingkungan, maka yang timbul adalah dampak berupa masalah sosial dan juga msalah lingkungan.

Jika dianalisa lebih mendalam degradasi lingkungan dalam kasus ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu meningkatnya kebutuhan ekonomi (economic requirement) dan gagalnya kebijakan (policy failure)6. Pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan. Pihak pengembang menolak tudingan bahwa dengan dibangunnya kawasan Pantai Indah Kapuklah yang membuat Ibukota terutama wilayah Jakarta Utara dilanda Banjir. Pihak lain menyebutkan bahwa dengan adanya pembangunan di wilayah yang merupakan tempat resapan air menyebabkan Jakarta tidak mempunyai penyangga dari air laut. Konflik nilai semacam ini telah berlangsung lama dengan ketidakpastian penyelesaian, kenyataan yang ada vegetasi pesisir yang merupakan pelindung kini telah berubah fungsi menjadi gedung-gedung pencakar langit.

Dampak banjir dan kerusakan lingkungan ini tidak hanya berpengaruh pada manusia saja, lebih dari itu keseimbangan ekosistem yang terganggu juga dapat menyebabkan terganggunya siklus kehidupan lainnya. Dampak ekonomi menjadi dampak lanjutan yang harus dihadapi, pembangunan yang seharusnya paling tidak memperhatikan 3 aspek penting yaitu aspek sosial, aspek ekonomi sehingga pembangunan dapat dikategorikan sebagai pembangunan yang seimbang, kemudian yang ketiga adalah aspek lingkungan, yang memastikan keberlanjutan dari pemanfaatan lingkungan, maka lengkaplah 3 aspek ini menjadi satu konsep yaitu pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Kesimpulan dan Saran

Masalah yang disebabkan oleh alam atau biasa dikenal dengan masalah alamiah pada dasarnya tidak dapat dikategorikan kedalam masalah sosial, namun hal ini menjadi lain ketika masalah alam yang ditimbulkan merupakan akibat dari interaksi dan aktivitas manusia yang salah dalam pemanfaatan sumber daya, sehingga yang ada menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana turunannya seperti banjir. Masalah lingkungan sering menimbulkan konflik nilai antara mereka yang memakai sudut pandang lingkungan dengan mereka yang berfikir pada pemanfaatannya bukan pelestariannya.

Kompkesitas masalah degradasi lingkungan semakin terlihat ketika mereka yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan tidak memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup. Inkonsistensi aturan yang ada juga menyebabkan disorganisasi sosial dan menimbulkan perubahan sosial yang membutuhkan penyelesaian secara sistemik dan kholistik. Dampak ekologis dan dampak sosial dalam pembangunan Pantai Indah Kapuk seharusnya dapat menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk mengarahkan pembangunan kedepannya, memperhatikan tidak hanya pada aspek ekonomi dan sosial saja, juga harus berwawasan lingkungan (economy, social, ecology).

Hal utama yang kini harus diperhatikan bukan pada siapa yang yang harus disalahkan atau kepada siapa kerugian ini harus dibebankan, namun yang lebih mendalam adalah menyamakan persepsi bahwa dibutuhkan kerja sama antara masing-masing elemen, sehingga meskipun tidak menguntungkan semua pihak, setidaknya kerugian tidak hanya dirasa memberatkan pihak yang tidak beruntung (disadvantages people). Kerja sama ini dapat dibagi berdasarkan peran dan wewenangnya masing-masing, atas kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki, pemerintah dengan otoritas kebijakan, pengusaha dengan kepemilikannya atas modal dan sumber daya, serta masyarakat dengan partisipasinya dalam pemanfaatan dan pelestarian lingkungan

Pemerintah dan pengusaha dapat mengevaluasi dan mengkaji ulang pemanfaatan sumber daya yang selama ini dilakukan, menyelesaikan dan menuntaskan sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga penggunaan lahan dapat sesuai dengan sumber daya yang ada pada lahan teersebut. Sistem pembuangan air yang dilakukan oleh pengembang sebaiknya menggunakan sistem yang baik sehingga pembuangannya tidak merugikan pihak lainnya, dalam hal ini revitalisasi wilayah yang dijadikan pemukiman yang dilakukan oleh developer harus segera dilaksanakan untuk mengatasi banjir tahunan di Jakarta Utara.

Harus ada keadilan dalam pemanfaatan lahan di kawasan PIK, pengusaha dengan modal besarnya tidak serta merta harus merugikan masyarakat yang minim modal. Selanjutannya adalah juga melibatkan pakar, ahli dan akademisi yang fokus pada lingkungan. Konflik kepentingan yang selama ini terjadi harus dapat diambil sisi positifnya sehingga setiap orang dapat mendengarkan satu sama lain, untuk menghasillkan solusi yang konstruktif.

Penyuluhan, penegakkan aturan dan pengawasan sangat dibutuhkan, transparansi dalam pemeberian IMB (Izin Mendirikan Bangunan) juga meredam sentiment negatif yang ditimbulkan. Pola pengendalian dalam perencanaan pembangunan lahan harus ditingkatkan terkait dengan inventarisasi sumberdaya, kelayakan proyek, peninjauan proyek dan evaluasi lahan sehingga penggunaan lahan dapat optimum juga lestari. Perencanaan tata ruang kota harus direncanakan, dikelola, dan diawasi pelaksanaanya, serta dievaluasi pencapaiannya.

REFERNSI:

Sumber Buku

-          Ife, Jim, dan Frank Tessoriero. 2008. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-          Lubis, Rissalwan Habdy. 2006. Kemiskinan dan Lingkungan: Kasus Komunitas Lahan Basah Kota Depok dan Jakarta. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, April 2006, jilid 4 No. 1.

-          Tangdilitintin, Paulus dkk. 2007. Masalah-Masalah Sosial. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sumber Internet

1http://www.geografi.ui.ac.id/node/125, diakses 7 Januari 2012, pukul 06:00 WIB.

2http://bola.okezone.com/read/2008/02/04/1/80711/pantai-indah-kapuk-biang-kerok-banjir-tol-cengkareng, dikases 6 Januari 2012, pukul 09:08 WIB.

http://www.menlh.go.id/jakarta-banjir-siapa-yang-salah/, diakses 6 Januari 2012, pukul 8:45 WIB.

4http://eprints.undip.ac.id/530/1/halaman_34-38__Budi_Samadikun_.pdf , dikases pada 7 Januari 2012, pukul 17:00 WIB

5http://pslh.ugm.ac.id/home/data/permen/Permen%20Kompetensi%20Penilai%20Amdal.pdf , diakses pada 7 Januari 2012, pukul 20:33 WIB.

6http://pioner2b.files.wordpress.com/2009/11/paper-ekonomi-sumberdaya-lahan.pdf , diakses pada 7 Januari 2012, pukul 21:15 WIB.

-          Baiquni, M dan Susilawardani. 2002. Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan. Yogyakarta: Transmedia Global Wacana, dalam http://eprints.undip.ac.id, (7 Januari 2012)

Karya Ilmiah

-          Rahmi, Dinar. 2010. Pengembangan Masyarakat Berbasis Lingkungan Sebagai Upaya Gerakan Bioregionalisme (Studi Deskriptif Program Coastal and Marine oleh World Wide Fund For Nature (WWF) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Panilis Lestari di Kawasan Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon. Skripsi. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.

Lampiran Kasus

Judul Artikel   : Mangrove Tersingkir, Pesisir Jakartapun Banjir

Diakses            : 6 Januari 2012, pukul 09:44 WIB

Source              : http://www.isoi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=87:mangrove-tersingkir-pesisir-jakartapun-banjir&catid=43:februari-2009&Itemid=90

Di usianya yang telah mencapai 481 tahun, patut ditelaah kembali bagaimana kondisi lingkungan alam DKI Jakarta saat ini, terutama wilayah pesisirnya. Kondisi hutan mangrovenya sangat memprihatinkan. Upaya reboisasi dan rehabilitasi hutan mangrove tidak sepenuhnya sukses khususnya untuk wilayah pesisir Tangerang, Jakarta dan Bekasi. Jakarta dahulu memiliki hutan mangrove yang cukup luas mulai dari Tanjung Karawang, Muara Gembong, Cilincing, Ancol, Pluit, Muara Angke hingga Tanjung Pasir, Cengka-reng dan Teluk Naga. Namun sekarang, sebagian besar telah musnah,hanya tersisa di Muara Angke dan Muara Kapuk (seluas ± 25 ha) dan dipertahankan sebagai kawasan konservasi alam, taman wisata alam dan hutan lindung.

Kenyataannya justru di area konservasi alam tersebut terjadi eksploitasi yang kontradiktif. DI satu sisi dilakukan reboisasi namun di sisi lain mangrove terus dirusak oleh pembangunan proyek rumah mewah, pertokoan dan jalan tol Sedyatmo. Belum lama ini telah dibuka ruas tol baru sepanjang 8 km dari Pluit menuju Bandara Soekarno Hatta dengan meninggikan jalan 2 m. Pembukaan ruas tol tersebut memangkas sebagian area mangrove di sekitarnya. Kabar terakhir diketahui hutan mangrove yang tersisa akan dibabat lagi di sebelah barat untuk pembangunan jalur kereta api dari Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta.

Penelitian yang dilakukan BRKP-DKP dan ITB menurut sebuah media massa ibu kota bulan Maret 2008, menunjukkan bahwa akibat pola pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, rata-rata penurunan muka tanah di Jakarta mencapai 0,87 cm per tahun. Banjir tetap mengancam wilayah DKI Jakarta bila hujan tiba, terutama wilayah pesisir utara seperti di Muara Baru dan sekitarnya. Belum lagi terjadinya pemanasan global yang mengakibat-kan naiknya permukaan air laut sehingga wilayah pesisir utara Jakarta kerap kali terendam banjir rob.

Menurut pakar kelautan IPB yang juga penasehat ISOI, Prof. Dr. Dietrriech G. Bengen, laju kenaikan muka air laut yang menuju daratan dapat dihambat dengan merehabilitasi hutan mangrove. Hasil kajian BRKP dan IPB menun-jukkan bahwa tahun 2050 wilayah Jakarta Utara seperti Ancol, Pantai Indah Kapuk, Koja dan Tanjung Priok akan tenggelam secara permanen akibat kenaikan permukaan air laut.

Jika melihat dampak kerusakan lingkungan wilayah pesisir utara Jakarta yang demikian mengerikan itu, maka sudah sepatutnya semua pihak menyadari  pentingnya pelestarian hutan mangrove sebagai salah satu upaya mencegah potensi kerusakan hutan lingkungan pesisir. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi AMDAL yang lebih akurat dan komprehensif sebelum melakukan pembangunan di kawasan pesisir Jakarta dan sekitarnya. Apabila pembangunan tidak dikendalikan, maka dikhawatirkan Jakarta akan tenggelam sebagaimana yang telah diprediksikan oleh para ahli lingkungan tersebut.(ys)

About arsiyawenty

Traveler and Dream Catcher
This entry was posted in Sosial. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s